Komisi II Meradang

oleh -9 views

CIREBON – Proses renovasi Pasar Balong yang dilakukan oleh PT Metro Panen Raya (MPR), tak kunjung tuntas. Komisi II DPRD Kota Cirebon menyarankan agar Perumda Pasar Berintan segera memutus kontrak PT Metro Panen Raya (MPR) sebagai pengembang Pasar Balong.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir H Watid Shariar MBA, usai menggelar rapat dengar pendapat bersama Perumda Pasar Berintan, mebahas progres renovasi Pasar Balong, di ruang rapat Gedung DPRD, Rabu (6/1).

“Kontrak Perumda Pasar dengan PT Metro, sebaiknya segera diputus. Apalagi, tidak ada iktikad baik dari PT MPR untuk segera menyelesaikan renovasi Pasar Balong,” ujar politisi Partai Nasdem tersebut.

Menurutnya, berdasarkan laporan dari Perumda Pasar, pihak perumda mengaku pernah melakukan pemanggilan beberapa kali. Tapi, pihak pengembang tersebut tidak pernah hadir. Padahal proses renovasi sudah terlalu lama berjalan dan belum ada hasil serta kepastian kapan akan selesai.

Namun sebelumnya, pihaknya menyarankan agar sebelum memutuskan kontrak, Perumda Pasar Berintan harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon. Sehingga, dapat ada kepastian jika pemutusan kontrak tersebut tidak melanggar kesempatan.

“Tetap harus koordinasi dulu dengan Walikota Cirebon, selaku owner (kuasa pemilik modal BUMD), agar tidak ada aturan yang dilanggar,” ungkapnya.

Nantinya, beban PT MPR terhadap pengerjaan renovasi, termasuk pedagang yang terlanjur sewa kios, menjadi kewajiban Perumda Pasar. Ia menilai, hal ini wajar karena aset tersebut sepenuhnya milik Perumda Pasar. Tidak dihitung pekerjaan apa yang belum dan berapa yang sudah sewa.

“Daripada terbengkalai tidak jelas proses renovasi Pasar Balong! Pasar Balong ini merupakan pasar kebanggaan Kota Cirebon di masa lalu. Semakin lama tidak ada pengerjaan, akan berpengaruh kepada pembeli untuk datang ke pasar tersebut,” imbuhnya.

Direktur Umum dan Keuangan Perumda Pasar Berintan, Dudung Abdul Rifai SSos menanggapi usulan tersebut. Pihaknya terlebih dahulu akan menunggu surat resmi dari DPRD kepada Perumda Pasar, perihal saran atau rekomendasi yang dimaksud.

Selanjutnya, di internal seluruh Direksi Perumda Pasar, saran rekomendasi tersebut akan dibahas berbagai kemungkinannya. “Karena kan tidak bisa langsung diputuskan sekarang, kita tempuh dulu prosesnya, mulai dari musyawarah, melapor ke KPM, bahkan sampai pengadilan,” ujarnya. (azs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *