Anggaran Alun-alun Sudah Masuk Kas Daerah

oleh -10 views
Alun-alun Kejaksan
TINGGAL FINISHING: Kondisi Alun-alun Kejaksan menanti pembangunan finishing, yang anggarannya sudah masuk ke kas daerah. Foto Okri Riyana/Radar Cirebon

CIREBON – Dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diupayakan oleh Pemprov Jawa Barat untuk membiayai proyek fisik Alun-alun Kejaksan, sudah sampai di kas daerah. Saat ini, secara keseluruhan, 100 persen sudah ada di kas Pemkot Cirebon. Sehingga, pembayaran yang belum diberikan, menunggu proses yang sedang berjalan di lapangan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon, M Arif Kurniawan ST mengatakan, sampai saat ini ada beberapa miliar lagi yang masih berada di kas daerah, kaitan untuk pembiayaan proyek Alun-alun Kejaksan. “Sisa anggaran yang belum dibayar sekitar Rp4 miliar, dan alun-alun tinggal 30 persen, sepertiganya lah!” kata Arif.

Dia menjelaskan, sisa pembayaran dari anggaran yang masih ada di kas daerah, menunggu progres penyelesaian pekerjaan di lapangan. “Kalau uang sudah ada di kas daerah 100 persen, tinggal penyelesaiannya mereka kapan. Kalau selesai, kita bayar,” tandasnya.

Mengenai mekanisme pembayarannya, alumnus ITB tersebut menegaskan, yang paling dekat dan memungkinkan, bisa diproses dalam perubahan parsial. Oleh karena itu, dia meminta pihak DPUPR segera menyelesaikan laporan dari progres yang sudah dilaksanakan. Karena nanti, nunggu perubahan parsial, dari dinas belum ada laporan selesainya kapan.

“Tapi paling dekat ya mekanismenya perubahan parsial. Bulan Februari mudah-mudahan alun-alun selesai,” jelasnya.

Kepala DPUPR Kota Cirebon, Syaroni ATD MT mengatakan, setelah masa adendum kedua berakhir, pihaknya memberikan kesempatan tambahan kepada kontraktor untuk menyelesaikan pengerjaan revitalisasi Alun-alun Kejaksan tahap kedua. Pihak rekanan, kata Syaroni, sudah menyelesaikan pekerjaan konstruksi. Sehingga, saat ini diberikan kesempatan untuk menyelesaikan bagian finishing. Ada beberapa pekerjaan yang sedang diselesaikan di bagian finishing, seperti pembuatan taman.

“Saat ini, pihak rekanan diberi kesempatan tambahan waktu 50 hari kalender, bukan adendum,” pungkasnya. (abd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *